Eks GAM Faisal Rizal Hasan Tanggapi Pernyataan JK soal Kericuhan Hari Damai Aceh

Staf Khusus Gubernur Aceh, Faisal Rizal Hasan, yang juga merupakan eks kombatan GAM Wilayah Peureulak. Foto skrensot vidio PUJA TV.

BANDA ACEH | TIMUTODAY.COM — Staf Khusus Gubernur Aceh, Faisal Rizal Hasan, yang juga merupakan eks kombatan GAM Wilayah Peureulak, menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) terkait kericuhan yang terjadi saat peringatan 21 tahun perdamaian Aceh antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), 15 Agustus 2026.

Faisal berharap Jusuf Kalla tidak menerima informasi yang keliru mengenai situasi yang terjadi di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

Menurut Faisal, kericuhan tersebut tidak tepat jika langsung dikaitkan dengan kelompok eks kombatan GAM ataupun dianggap sebagai akibat kurangnya perhatian pimpinan GAM, dalam hal ini Wali Nanggroe dan Gubernur Aceh.

"Kericuhan massa di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh bukan dari kelompok eks kombatan GAM. Itu murni masyarakat Aceh yang antusias hadir untuk mengikuti doa bersama dalam rangka memperingati 21 tahun perdamaian antara RI dan GAM," ujar Faisal dalam keterangannya.

Ia mengatakan, kehadiran masyarakat dalam kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk doa dan harapan agar perdamaian Aceh tetap terjaga.

Namun, menurut Faisal, terdapat kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah pusat karena setelah 21 tahun perdamaian, masih terdapat sejumlah persoalan terkait implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang dinilai belum sepenuhnya terselesaikan.

"Sudah 21 tahun damai, tetapi masih banyak butir-butir MoU dan UUPA yang belum terlaksana. Ini yang menjadi kekecewaan masyarakat Aceh," katanya.

Faisal meminta Jusuf Kalla untuk melakukan koordinasi langsung dengan para pihak yang terlibat dalam proses perdamaian Aceh, termasuk mantan juru runding GAM dan Pemerintah RI serta Pemerintah Aceh.

Menurutnya, dialog langsung diperlukan agar persoalan yang terjadi di Aceh dapat dipahami secara utuh dan tidak hanya berdasarkan laporan dari satu pihak.

"Kami meminta kepada Bapak Jusuf Kalla agar tidak menerima laporan yang salah dari tim Bapak yang ada di Aceh. Sebaiknya para pihak, termasuk juru runding dari GAM dan RI serta Pemerintah Aceh, duduk bersama untuk melihat secara jelas di mana persoalan Aceh saat ini," ujar Faisal.

Minta JK Tidak Lepas Tangan

Dalam kesempatan tersebut, Faisal juga mengingatkan peran Jusuf Kalla dalam proses perdamaian Aceh. Menurutnya, JK merupakan salah satu tokoh penting yang terlibat dalam proses perundingan perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM.

Karena itu, Faisal menilai persoalan implementasi MoU Helsinki dan UUPA seharusnya menjadi perhatian bersama dan tidak semata-mata dibebankan kepada pimpinan GAM atau Pemerintah Aceh.

"Dalam persoalan MoU dan UUPA, Pak Jusuf Kalla juga memiliki tanggung jawab moral karena terlibat jauh dalam proses perundingan perdamaian antara RI dan GAM. Jangan ketika terjadi persoalan kemudian tanggung jawab dilempar kepada pimpinan GAM," tegasnya.

Faisal juga menilai pernyataan yang menyalahkan pimpinan GAM, termasuk Wali Nanggroe dan Gubernur Aceh, perlu dilihat secara lebih objektif.

Menurut dia, Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah masih relatif baru menjalankan pemerintahan ketika Aceh menghadapi bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah.

"Pemerintahan Mualem dan Dek Fadh baru berjalan sekitar sembilan bulan, kemudian Aceh dilanda musibah besar. Pemerintah Aceh saat ini juga fokus pada pemulihan di 18 kabupaten/kota yang terdampak," katanya.

Ia menambahkan, proses pemulihan pascabencana hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pembangunan hunian tetap (huntap), perbaikan infrastruktur, hingga pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

Faisal berharap persoalan perdamaian Aceh tidak diselesaikan melalui saling menyalahkan, melainkan melalui komunikasi dan dialog antara Pemerintah Aceh, Pemerintah RI, serta para pihak yang terlibat dalam proses perdamaian.

"Yang kita inginkan adalah Aceh tetap damai. Kalau ada persoalan dalam implementasi MoU Helsinki dan UUPA, mari kita duduk bersama dan mencari jalan keluarnya. Jangan sampai masyarakat kembali menjadi korban akibat perbedaan pandangan para elite," pungkasnya.