Distribusi Bantuan Baitul Mal Aceh Tuai Sorotan, Satu Kecamatan di Aceh Timur Lampaui 8 Kabupaten lain?

Data postingan halaman Facebook Syakya Mairizal .

BANDA ACEH | TIMUTODAY.COM – Diduga data yang beredar di media sosial memunculkan sorotan terhadap distribusi Bantuan Modal Usaha Baitul Mal Aceh Tahun 2026.

Dalam data tersebut, diduga Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur diketahui daerah ketua Baitul Mal Aceh, tercatat menerima 376 penerima bantuan, jauh melampaui sejumlah kabupaten dan kota lainnya.

Bahkan, diduga jumlah penerima di Kecamatan Darul Aman disebut lebih besar dibandingkan akumulasi penerima di delapan kabupaten/kota yang tercantum dalam data, yakni sebanyak 244 penerima. Delapan daerah tersebut meliputi Bener Meriah (83 penerima), Aceh Tengah (74), Aceh Singkil (25), Aceh Barat (20), Kota Subulussalam (18), Aceh Jaya (16), dan ironisnya Kabupaten Gayo Lues (7), dan Nagan Raya (1).

Data itu diunggah melalui akun Facebook Syakya Mairizal dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat.

Screenshot halaman Facebook

Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa Kecamatan Darul Aman diduga merupakan kampung asal Ketua Komisioner Baitul Mal Aceh.

Perbandingan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai pemerataan distribusi bantuan, terutama bagi daerah-daerah dengan jumlah penerima yang jauh lebih sedikit.

Sorotan paling tajam mengarah ke wilayah Gayo Lues yang hanya memperoleh 7 penerima serta Kabupaten Nagan Raya yang hanya tercatat 1 penerima, meski memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan Kecamatan Darul Aman.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Baitul Mal Aceh terkait dasar penetapan kuota penerima maupun mekanisme distribusi bantuan modal usaha tersebut. Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak Baitul Mal Aceh guna mendapatkan penjelasan yang berimbang.

Apabila data tersebut benar, publik berharap Baitul Mal Aceh dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai indikator penyaluran bantuan agar tidak menimbulkan persepsi adanya ketimpangan atau perlakuan yang tidak adil dalam pendistribusian dana umat.