Indonesia Perkuat Evaluasi Program Pemerintah Berbasis Partisipasi Warga melalui Kerja Sama dengan Jepang
TOKYO, JEPANG | TIMUTODAY.COM – Indonesia mulai memperkuat penerapan metode evaluasi program pemerintah berbasis partisipasi masyarakat atau Gyosei Jigyo Review, yang diadaptasi dari pengalaman Jepang. Setelah melalui kerja sama sekitar enam tahun, metode ini kini mulai dikembangkan dengan menggunakan anggaran negara Indonesia sendiri.
Perkembangan tersebut disampaikan dalam pertemuan pemaparan hasil kerja sama Indonesia-Jepang di Kementerian Luar Negeri Jepang (MOFA), Tokyo, pada 12 November 2026.
Delegasi Indonesia dipimpin Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., Kepala Pusat 2 Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan Study Visit on Program Review berlangsung pada 8–14 November 2026 dan melibatkan sepuluh peserta dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Transmigrasi, serta organisasi masyarakat sipil.
Dalam pertemuan tersebut, Japan Initiative (Kōsō Nippon) bersama perwakilan pemerintah Indonesia memaparkan perkembangan penerapan metode kaji ulang program pemerintah yang dikenal di Jepang sebagai Jigyo Shiwake.
Metode ini mendorong pemerintah mengevaluasi kembali program dan penggunaan anggaran berdasarkan efektivitas, kebutuhan masyarakat, serta manfaat yang dihasilkan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Kerja sama yang telah berlangsung sekitar enam tahun dengan dukungan bantuan pembangunan resmi Jepang tersebut mulai menunjukkan perkembangan di Indonesia.
Melalui BSKDN Kementerian Dalam Negeri, metode program review mulai diperkenalkan dan dikembangkan di lingkungan pemerintahan. Materinya juga telah dimasukkan ke dalam kurikulum dan buku ajar BPSDM Kementerian Dalam Negeri, serta dikembangkan untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Perwakilan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa pemerintah kini menggunakan anggaran negara sendiri untuk mendukung pelaksanaan program review secara langsung di sejumlah daerah.
Daerah yang terlibat antara lain Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Pekalongan, Kota Palembang, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Badung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantul, Kabupaten Supiori, serta sejumlah desa.
Penerapan metode tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi program yang efektif, memperbaiki kebijakan yang belum optimal, serta memastikan belanja negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam forum itu, pihak Jepang juga membagikan pengalaman mengenai tantangan awal penerapan program review. Salah satu kendala yang dihadapi adalah penyusunan lembar kaji ulang yang dapat digunakan untuk menilai program secara objektif.
Namun, setelah diterapkan secara konsisten setiap tahun, siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan atau Plan-Do-Check-Act (PDCA) mulai berjalan lebih baik.
Perwakilan Jepang berharap Indonesia dapat mengembangkan model program review sesuai karakteristik dan kebutuhan nasional, bukan sekadar menyalin sistem yang diterapkan di Jepang. Kedua negara juga diharapkan terus memperkuat kerja sama dan saling bertukar pengalaman.
Selain mengikuti pertemuan di MOFA, delegasi Indonesia melakukan kunjungan lapangan untuk mempelajari program makan siang sekolah di Kota Adachi, Tokyo, serta pengelolaan koperasi pertanian di Kota Kawamoto, Prefektur Nara.
Dua kunjungan tersebut memberikan gambaran mengenai praktik pelayanan publik dan penguatan ekonomi lokal yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pengembangan kebijakan di Indonesia.
Pertemuan di MOFA turut dihadiri Direktur Jenderal Kerja Sama Internasional Kementerian Luar Negeri Jepang, Imafuku Takao, dan Direktur Urusan Kerja Sama NGO, Iwakami Kenzo.
Adapun delegasi Indonesia terdiri atas Dr. T.R. Fahsul Falah, Hana Widuri Hasibuan, S.IP., M.Si., Chandra Varendra Yoga, S.Psi., MBA, Imam Fatkuroji, Budi Sarwoto, Dewi Setiyawati, Sevina Mahardini, Jeffri Anthone Sapulette, Imanuel Djahi, dan Damayanti Siregar.
Melalui kegiatan ini, Indonesia diharapkan semakin mampu membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Evaluasi program bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran negara memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Posting Komentar