Faisal Rizal Hasan Minta Pemerintah Pusat Serius Percepat Rehab-Recon Korban Bencana Aceh

ACEH | TIMUTODAY.COM — Staf Khusus Gubernur Aceh, Faisal Rizal Hasan, bersama Relawan Faisal Rizal Hasan Peduli menyatakan keprihatinan dan kekhawatiran terhadap kondisi cuaca yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, longsor dan bencana hidrometeorologi lainnya.

Kekhawatiran tersebut semakin meningkat setelah pada 13 September 2026 terjadi bencana longsor dan banjir di kawasan Serbajadi, Aceh Timur, serta sejumlah wilayah di Kabupaten Gayo Lues.

Faisal Rizal Hasan yang juga Ketua Umum Aceh Foundation meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat Aceh, khususnya warga yang masih terdampak dan mengalami trauma akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 26 September 2025 lalu.

Menurut Faisal, proses pemulihan masyarakat korban bencana, termasuk program rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Recon), harus segera dipercepat dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

“Pemerintah pusat harus menangani persoalan ini secara serius dan mempercepat proses pemulihan masyarakat korban bencana. Proses Rehab-Recon harus segera direalisasikan dengan sepenuh hati,” ujar Faisal.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah pusat terkait anggaran Rehab-Recon. Menurutnya, masyarakat Aceh perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai sumber anggaran, mekanisme pengelolaan, serta kewenangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Faisal berharap masyarakat tidak keliru memahami persoalan tersebut sehingga seluruh beban dan kritik diarahkan kepada Pemerintah Aceh maupun Gubernur Aceh.

“Jangan sampai masyarakat Aceh mengira bahwa anggaran Rehab-Recon ini berada dan dikelola oleh Pemerintah Aceh, sehingga kemudian masyarakat menyalahkan kepala pemerintahan Aceh. Masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai kewenangan dan pengelolaan anggaran tersebut,” katanya.

Faisal juga mengingatkan agar persoalan Rehab-Recon tidak dicampuradukkan dengan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Menurutnya, kedua hal tersebut memiliki dasar dan konteks yang berbeda.

“Otsus merupakan bagian dari kekhususan dan kewenangan Aceh yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk dipenuhi. Sementara Rehab-Recon merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemulihan warga negara yang terdampak bencana,” jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi masyarakat korban bencana hingga kini masih memerlukan perhatian serius. Trauma akibat bencana sebelumnya belum sepenuhnya pulih, sementara masyarakat kembali menghadapi ancaman cuaca ekstrem dan memasuki musim hujan.

“Warga kita masih sangat trauma. Apalagi sekarang sudah memasuki musim hujan. Karena itu, harapan kita bersama dan masyarakat Aceh adalah agar pemerintah pusat benar-benar serius menangani seluruh persoalan pascabencana yang terjadi beberapa bulan silam,” ujar Faisal.

Faisal juga mengajak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk tidak lengah. Ia meminta masyarakat mengikuti informasi cuaca dan peringatan dari pemerintah serta segera meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Kita berharap semua pihak, baik pemerintah pusat, Pemerintah Aceh maupun pemerintah daerah, dapat memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi bencana,” pungkasnya.