Bukan Sekadar Diusir dengan Mercon, Warga Banda Alam Minta Konflik Gajah Ditangani Serius

ACEH TIMUR | TIMUTODAY.COM — Masyarakat Gampong Jambo Reuhat dan Gampong Seuneubok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, mendesak penanganan serius terhadap konflik manusia dan gajah yang terjadi di sekitar areal Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Flora dan PT Parama.

Warga menyebutkan, dalam beberapa waktu terakhir kawanan gajah masih berada di sekitar kawasan HGU kedua perusahaan tersebut. Pada siang hari, gajah disebut lebih banyak beraktivitas di sisa kawasan hutan yang berada di dalam areal HGU. Sementara pada malam hari, satwa tersebut kerap keluar menuju lahan pertanian masyarakat.

Kondisi tersebut membuat masyarakat resah dan khawatir terhadap keselamatan warga maupun kerusakan tanaman pertanian akibat aktivitas kawanan gajah.

Ketua KSM Jambo Reuhat, Banda Alam, Nurdin, mengatakan penanganan konflik tersebut membutuhkan langkah yang lebih serius dan tidak hanya mengandalkan penggunaan mercon untuk menghalau gajah. 

Menurutnya, apabila penanganan hanya dilakukan dengan cara mengusir menggunakan mercon, dikhawatirkan kawanan gajah tetap berada di sekitar lokasi karena habitat dan jalur pergerakannya belum ditangani secara menyeluruh.

“Untuk sementara ini BKSDA hanya bisa membantu dengan mercon. Kalau terus seperti ini, pabrik mercon pun diberikan kepada gajah, mereka tetap berada di situ-situ saja,” ujar Nurdin beberapa hari lalu ke media ini.

Nurdin menjelaskan, masyarakat berharap pihak terkait dapat melakukan upaya untuk mengevakuasi dan mengarahkan kawanan gajah menuju kawasan habitat yang lebih aman, salah satunya ke kawasan hutan Kuning.

Namun, upaya penggiringan gajah oleh masyarakat juga menghadapi kendala karena adanya pagar milik PT Parama yang disebut menghalangi jalur pergerakan satwa tersebut.

“Kami memohon bantuan kepada BKSDA Aceh, FKL dan pihak-pihak terkait lainnya agar konflik ini segera ditangani secara serius dan gajah dapat dikeluarkan menuju kawasan hutan Kuning,” katanya.

Masyarakat juga berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas serta melibatkan pihak perusahaan dalam penyelesaian konflik satwa tersebut.

Warga menilai penyelesaian konflik tidak cukup hanya dengan menghalau gajah ketika masuk ke permukiman atau lahan pertanian. Menurut mereka, diperlukan penanganan yang menyentuh akar persoalan, termasuk terkait jalur pergerakan dan habitat gajah.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga pemerintah tegas menanggapi persoalan PT yang meresahkan masyarakat,” ujar Nurdin.

Masyarakat berharap koordinasi antara BKSDA Aceh, Forum Konservasi Leuser (FKL), pihak perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat segera dilakukan untuk mencari solusi jangka panjang.

Langkah tersebut dinilai penting agar konflik manusia dan gajah dapat ditangani secara lebih komprehensif, sehingga keselamatan masyarakat dapat terjamin sekaligus kelestarian satwa liar tetap terjaga (Bang Gaess).